Selasa, 24 Februari 2015

Bentrokan Militer Filipina dan MILF


Irib - Bentrokan antara militer Filipina dan anasir Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang mengakibatkan jatuhnya puluhan korban tewas, tak diragukan lagi akan berdampak negatif bagi proses perdamaian di wilayah selatan negara ini.


Menurut laporan Xinhua, bentrokan tersebut terjadi di kota Puket, Provinsi Kotabatu utara. Dalam bentrokan ini, 20 anasir MILF dilaporkan menemui ajal. Beredar desas-desus bahwa militer Filipina menggelar operasi luas melawan misili Front Islam Pembebasan Moro sebagai aksi balas dendam atas tewasnya 44 pasukan komando negara ini di tangan MILF.

Pemerintah Filipina mengatakan, hingga kini sejumlah anasir MILF masih menjadi tersangka atas tewasnya 44 pasukan komando. Namun komando militer dalam sebuah aksi preentiv menggelar operasi balas dendam.

Akibat tewasnya sejumlah pasukan komando ini, langkah-langkah untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah selatan mengalami kemandekan. Kemandekan dan dihentikannya proses perundingan damai yang disusul dengan penangguhan pembentukan wilayah otonomi Muslim di wilayah selatan negara ini tidak menguntungkan kedua pihak.

Statemen sejumlah petinggi Manila yang menuding segelintir anasir bersenjata MILF menjadi pemicu instabilitas mungkin dapat dibenarkan, namun para pemimpin front ini sebelumnya telah meminta pemerintah Filipina tidak memasukkan segelintir orang tersebut ke kelompok ini serta populasi delapan juta Muslim Moro.

Dalam pandangan para pemimpin MILF, pemerintah Manila harus mengontrol perilaku dan sikap perwira tinggi militer khususnya para jenderal di berbagai kondisi sensitif. MILF menghendaki Manila mencegah terjadinya fenomena seperti ini. Murad Ibrahim, pemimpin MILF mengatakan, sejumlah jenderal tidak menghendaki perdamaian, tapi mengharapkan api krisis terus berkobar, sehingga mereka memiliki dalih untuk tetap membeli senjata khususnya dari Amerika untuk apa yang mereka klaim sebagai perang anti terorisme.

Sejatinya kesepakatan damai yang ditandatangani kedua pihak pada 15 Oktober 2012 telah memperjelas masa depan hubungan dan interaksi antara bangsa Moro dan pemerintah Manila. Kesepakatan ini memberi peluang dibentuknya pemerintahan Islam di wilayah Selatan. Pastinya pembentukan sebuah pemerintahan otoritas menjadi peluang bagi Muslim Moro untuk membangun dan merekonstruksi wilayah mereka.

Apa yang dikatakan Murad Ibrahim sesuai dengan butir-butir perjanjian damai, yakni Muslim Moro akan memiliki sebuah pemerintahan dalam koridor kedaulatan serta independensi Filipina. Di sisi lain, sepertinya pemerintah Filipina khawatir terhadap kelompok radikal di dalam tubuh MILF yang meyakini pengembalian wilayah yang dirampas sebagai strategi utamanya, sehingga mereka tidak mudah untuk melepas keyakinan tersebut.

Meski demikian Presiden Filipina, Benigno Aquino dan Murad Ibrahim meyakini bahwa mereka tengah meniti jalan perdamaian. Dengan demikian seharusnya ada motif yang kuat untuk membentuk pemerintahan otonomi di wilayah Selatan. Khususnya pemerintahan Aquino saat ini tengah mengejar tujuan lebih besar dengan menyepakati kesepakatan damai dengan MILF. Manila optimis memiliki peluang yang sama untuk menandatangani kesepakatan damai dengan sparatis Maois (NPA) yang bangkit menentang pemerintah Filipina untuk melepas negara ini dari pengaruh Amerika Serikat.

Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Filipina menghapus seluruh kendala yang menghadang untuk merealisasikan kesepakatan damai dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar