Voaindonesia - Pemerintah Inggris hari Kamis menolak mengirim pasukan internasional ke Libya dan mencabut embargo senjata terhadap negara di Afrika Utara itu, sehari setelah sidang darurat Dewan Keamanan PBB tentang meningkatnya kekerasan di negara itu.
Berbicara dalam kunjungan resmi ke Aljazair, Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond menghimbau solusi politik di Libya di mana para militan yang mengklaim bersekutu dengan kelompok ISIS merilis video pembunuhan 21 warga Mesir awal pekan ini.
Mesir meminta campur tangan asing setelah serangan udara mereka hari Senin terhadap sasaran-sasaran militan di sana.
Jordan mengedarkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB hari Rabu yang akan mencabut embargo senjata terhadap pemerintah Libya, dan berusaha menghentikan aliran senjata ke militan dan mendorong pemerintah Libya yang diakui internasional untuk kembali ke ibukota di Tripoli.
Mediasi PBB telah gagal menciptakan perdamaian antara milisi dan dua pemerintahan yang bersaing, yang telah meninggalkan negara itu dalam gejolak berkelanjutan setelah penggulingan pemimpin Moammar Gadhafi tahun 2011.
Menteri Luar Negeri Libya Mohammed al-Dairi menegaskan Libya tidak meminta campur tangan militer internasional.
Utusan khusus PBB untuk Libya, Bernardino Leon, berbicara kepada Dewan Keamanan PBB melalui teleconference, mengatakan pembahasan krisis politik tetap menjadi prioritas paling penting.
Libya dikenakan embargo senjata sejak tahun 2011. Pemerintah, yang diakui secara internasional kini beroperasi dari Tobruk, telah mengajukan petisi kepada komite PBB untuk meminta disetujuinya penjualan senjata tertentu, namun masih ada kekhawatiran bahwa senjata-senjata tersebut bisa berakhir di tangan banyak kelompok militan di Libya jika embargo itu dicabut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar